Dalam sepekan ini terdapat berita dan informasi perpajakan di Indonesia yang menarik dan penting antara lain : ...
Dalam sepekan ini terdapat berita dan informasi perpajakan di Indonesia yang menarik dan penting antara lain : ...
Dalam sepekan ini terdapat berita dan informasi perpajakan di Indonesia yang menarik dan penting antara lain : ...
Dalam sepekan ini terdapat berita dan informasi perpajakan di Indonesia yang menarik dan penting antara lain : ...
Dalam sepekan ini terdapat berita dan informasi perpajakan di Indonesia yang menarik dan penting antara lain : ...
Pemerintah kini semakin serius dalam menertibkan aktivitas ekonomi yang tergolong dalam shadow economy. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh kegiatan ekonomi yang memiliki nilai besar dapat tercatat secara resmi dan berkontribusi terhadap penerimaan negara. Shadow economy mencakup berbagai bentuk aktivitas ekonomi yang berjalan di luar sistem resmi, seperti perdagangan eceran, penjualan makanan dan minuman, se...
Kebijakan cukai untuk minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) akan mulai diterapkan pada tahun 2026 setelah penetapan tarif cukai disepakati melalui konsultasi dengan DPR. Dalam rapat kerja pengambilan keputusan asumsi dasar dalam RUU APBN Tahun Anggaran 2026, Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menegaskan bahwa pengenaan tarif cukai ini masih harus mendapatkan persetujuan ber...
Pemerintah berencana mengubah mekanisme bagi hasil Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dipotong dari karyawan, dari yang selama ini didasarkan pada lokasi pemotong pajak (perusahaan) menjadi berdasarkan domisili karyawan. Wakil Menteri Keuangan Anggito Abima...
Center of Economic and Law Studies (Celios) mengungkapkan potensi tambahan penerimaan negara hingga Rp524 triliun per tahun melalui penerapan 10 jenis pajak baru serta peninjauan ulang insentif pajak yang dinilai tidak tepat sasaran. Direktur Kebijakan Publik Celios, Media Wahyudi Askar, menekankan pentingnya pengenaan pajak progresif yang adil. Target utama adalah korporasi besar dan...
Pemerintah resmi menerbitkan aturan baru mengenai pajak atas transaksi emas batangan melalui PMK Nomor 51 Tahun 2025 dan PMK Nomor 52 Tahun 2025. Kedua aturan ini ditetapkan pada 25 Juli 2025 dan akan berlaku efektif mulai 1 Agustus 2025. Ketentuan baru...